Menkeu tidak Setuju Bantuan ADB ke Madrasah Distop

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bantuan lunak dari Bank Pembangunan Asia/ADB ke madrasah selama ini cukup bermanfaat untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga adanya usulan agar bantuan dihentikan, perlu dikaji lebih dulu.

"Sebenarnya saya tidak ingin menjawab pertanyaan itu, karena secara pribadi saya masih melihat bantuan ADB bagi lembaga pendidikan seperti madrasah masih banyak manfaatnya ketimbang mudharatnya," kata Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/5).Ia dimintai tanggapannya terkait adanya usulan dari LSM perempuan yang meminta kepada Presiden ADB Haruhiko Kuroda untuk menghentikan bantuan lunak/hibah kepada madrasah dan sejenisnya, karena dinilai bantuan itu justru dapat mendorong radikalisme agama.

Menurut LSM tersebut, pendidikan di pesantren dan madrasah masih memberlakukan perbedaan gender terhadap wanita. Oleh karena itu, bantuan tersebut seyogianya dihentikan.

Menteri keuangan mengatakan bantuan ADB sangat tergantung kepada pemerintah yang bersangkutan. "Jika salah satu lembaga diberi bantuan, tetapi tidak mau menerima, bagi ADB, hal itu tidak masalah," katanya.

Ia mengatakan semua bantuan dari ADB yang berkantor pusat di Filipina itu dipastikan ada manfaatnya dan berdampak positif. "Apakah itu untuk pembangunan sanitasi dan penyediaan air bersih, pusat kesehatan masyarakat, maupun penanggulangan kemiskinan melalui pemberian kredit usaha kecil," katanya.

Sumber di ADB yang tidak mau disebut namanya juga mengatakan bantuan dari ADB bagi madrasah/sekolah keagamaan di Indonesia selama ini cukup bermanfaat. "Madrasah di Indonesia jangan dibayangkan seperti di Pakistan dan Afghanistan. Semua bantuan atau hibah yang diberikan ADB selama ini cukup bermanfaat bagi kemajuan ilmu dan pengetahuan keagamaan," katanya, seraya menambahkan sangat tidak relevan jika ada usulan untuk menghentikan bantuan tersebut.

Sementara itu, menurut Sri Mulyani, dalam sidang Bank Pembangunan Asia kali ini didahului dengan pertemuan bilateral antar negara seperti dengan Malaysia dan Australia. "Sebelum sidang dibuka, kita tadi banyak melakukan seminar dan pertemuan bilateral seperti dengan Menteri Keuangan Malaysia dan Australia," katanya.

Khusus dengan Australia, kata dia Australia menawarkan pinjaman, tetapi tawaran itu akan dimintakan persetujuan dari DPR. Meskipun banyak tawaran bantuan, menurut Sri Mulyani tawaran itu merupakan bentuk dari kepercayaan. "Namun, apakah tawaran tersebut akan diambil, itu tergantung APBN kita," katanya.

Menurut dia, jika devisit-nya besar dan butuh pembagunan infrastruktur seperti jalan dan perumahan, mengapa tidak diambil kalau bunganya rendah dan jangka waktunya lama. "Tetapi, jika ada pihak yang menyarankan untuk tidak menambah utang luar negeri, hal itu tergantung dari kebutuhan pemerintah, dan pendapat DPR bagaimana," katanya.Â